Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

UMKM Khawatir Kalah Bersaing dengan Asing karena Relaksasi DNI

image-gnews
Presiden Jokowi bersama dengan Iriana Jokowi setelah meresmikan PPh final UMKM 0,5 persen di Jawa Timur Expo, Surabaya, Jumat, 22 Juni 2018. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Setpres
Presiden Jokowi bersama dengan Iriana Jokowi setelah meresmikan PPh final UMKM 0,5 persen di Jawa Timur Expo, Surabaya, Jumat, 22 Juni 2018. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Setpres
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikhsan Ingratubun mengkhawatirkan nasib pelaku usaha kecil dan industri rumahan akan terpinggirkan pasca pemerintah mengeluarkan rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) lewat Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI. Setidaknya, ada puluhan bidang usaha yang diusulkan untuk direlaksasi DNI, salah satunya industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian, industri percetakan kain, dan kain rajut khususnya renda.

Simak: Kemenhub Sebut UMKM Bisa Kelola Bisnis Taksi Online

“Investasi terkait dengan UMKM seperti pengupas kulit umbi-umbian, industri kain rajut, dan seterusnya itu tidak jelas manfaat apa yang akan dirasakan oleh UMKM,” ujar Ikhsan, Selasa 20 November 2018.

Ikhsan menyayangkan usaha yang dikeluarkan dari DNI bisa merambah ke sektor UMKM yang seharusnya mendapat dukungan pemerintah. Dalam paket kebijakan ekonomi XVI, industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian, industri percetakan kain, dan kain rajut khususnya renda akan direlaksasi, yakni tidak memerlukan perizinan sebagaimana diwajibkan untuk UMKM-K.

Dengan begitu, Ikhsan khawatir sektor hulu akan dikuasai pemodal asing sehingga kalangan UMKM akan kalah saing. Ia berharap keterbukaan pemodal asing ini bukan pesanan dari industri besar untuk kembali menguasai hulu. Pasalnya, selama ini pasokan, umbi-umbian misalnya, datang dari petani yang kemudian dikelola industri rumahan atau pun UMKM.

“Kalau akhirnya ada investasi asing dalam sektor ini, berarti ada kemungkinan industri hulu akan dikuasai pemodal asing lagi. Kami melihat sebaiknya kebijakan ini ditunda," kata dia.

Ikhsan tidak yakin keputusan pemerintah untuk membuka kesempatan pemodal asing benar-benar bisa menyerap tenaga kerja yang bekerja di bawah industri rumahan seperti yang diharapkan. Jika tujuan pemerintah mendorong penguatan UMKM, kata Ikhsan, seharusnya skema investasi dengan kemitraan tidak dihilangkan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016. “Jangan sampai kami nanti jadi penonton semua,” kata dia.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Peridustrian Gati Wibawaningsih meminta kepada UMKM tidak perlu terlalu khawatir atas kebijakan relaksasi DNI. Pasalnya, kata dia, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu dibuat untuk kebaikan industri secara keseluruhan.

Gati menuturkan penghapusan DNI itu tidak melulu menargetkan pemodal asing, tetapi juga mendorong pemodal dari dalam negeri. "Sehingga ekonomi semakin maju," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kunjungi Expo Dekranasda, Iriana Joko Widodo Belanja di UMKM Mitra Binaan Pertamina

20 jam lalu

Kunjungi Expo Dekranasda, Iriana Joko Widodo Belanja di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Iriana tampak singgah ke stan UMKM mitra binaan Pertamina lalu membeli batik dan gelang.


Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

1 hari lalu

Pelaku usahaindustri kecil dan menengah menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 September 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membagikan 750 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 27 kabupaten dan kota guna mendorong kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi dan standardisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ANTARA FOTO/Agus Bebeng
Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa usaha menengah dan besar tetap harus membereskan kebijakan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024.


Garuda Indonesia Mempermudah Penumpang Beli Oleh-oleh Produk UMKM

1 hari lalu

Direktur Utama Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Garuda Indonesia Mempermudah Penumpang Beli Oleh-oleh Produk UMKM

Maskapai Garuda Indonesia meluncurkan program 'Garuda Indonesia Oleh-Oleh' untuk mempromosikan produk UMKM


Iriana Jokowi Buka Acara HUT Dekranas di Solo, Pameran UMKM Hadirkan 257 Stan Produk Karya Pengrajin Indonesia

2 hari lalu

Ibu Negara Iriana Jokowi (tiga dari kiri) memotong tumpeng saat syukuran HUT ke-44 Dewan Kerajinan Nasional dan pembukaan Dekranas Expo 2024 di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 15 Mei 2024. Foto: Istimewa
Iriana Jokowi Buka Acara HUT Dekranas di Solo, Pameran UMKM Hadirkan 257 Stan Produk Karya Pengrajin Indonesia

Ibu Negara Iriana Jokowi memuji kecantikan para srikandi Indonesia yang hadir dengan mengenakan busana khas daerah masing-masing.


Kominfo Buka Lowongan Kerja Pendamping UMKM, Usia 21-50 Tahun Bisa Ikut

2 hari lalu

Ilustrasi mencari lowongan pekerjaan di internet. shutterstock.com
Kominfo Buka Lowongan Kerja Pendamping UMKM, Usia 21-50 Tahun Bisa Ikut

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka lowongan kerja fasilitator dan koordinator untuk program UMKM Level Up 2024, pendaftaran buka sampai 18 Mei 2024.


Amartha Mikro Fintek akan Gelar Asia Grassroots Forum Pekan Depan

2 hari lalu

Amartha Mikro Fintek menggelar konferensi pers The 2024 Asia Grassroots Forum dengan tema
Amartha Mikro Fintek akan Gelar Asia Grassroots Forum Pekan Depan

Amartha Mikro Fintek berkolaborasi dengan Women's World Banking, SME Finance Forum, Accion, dan IFC mempromosikan potensi ekonomi akar rumput


Banjir Sumbar Berdampak ke Pariwisata, Sandiaga Uno: Keselamatan yang Paling Utama

3 hari lalu

Tim SAR melakukan pencarian terhadap enam orang masyarakat yang terbawa arus banjir bandang di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman pada Senin, 13 Mei 2023. BNPB mencatat 41 orang dinyatakan meninggal akibat bencana banjir bandang yang melanda Sumatera Barat pada Sabtu 11 Mei 2024. TEMPO/Fachri Hamzah
Banjir Sumbar Berdampak ke Pariwisata, Sandiaga Uno: Keselamatan yang Paling Utama

Sandiaga Uno menyebut banjir Sumbar turut berdampak ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.


Sandiaga Uno Kurasi UMKM untuk Isi Galeri di IKN saat HUT Kemerdekaan RI

3 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi sentra Tenun dalam Festival Rimpu Mantika Sabtu 27 Apri 2024.
Sandiaga Uno Kurasi UMKM untuk Isi Galeri di IKN saat HUT Kemerdekaan RI

Menteri parekraf Sandiaga Uno tengah menyiapkan UMKM yang akan mengisi acara HUT Kemerdekaan RI Agustus mendatang


Dokter Masih Mogok Kerja, Korea Selatan Izinkan Dokter Asing Berpraktik

7 hari lalu

Para dokter mengambil bagian dalam protes terhadap rencana penerimaan lebih banyak siswa ke sekolah kedokteran, di depan Kantor Kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, 22 Februari 2024. REUTERS/Kim Soo-Hyeon
Dokter Masih Mogok Kerja, Korea Selatan Izinkan Dokter Asing Berpraktik

Korea Selatan akan mengizinkan dokter asing bekerja di rumah sakit, untuk mengatasi pemogokan massal dokter


PNM Rayakan Hari Bumi dengan Pelatihan untuk UMKM

8 hari lalu

PNM Rayakan Hari Bumi dengan Pelatihan untuk UMKM

Terdapat tiga aktivitas kegiatan, dua di antaranya adalah pelatihan literasi keuangan digital dan penanaman bibit tanaman.